CIBINONG – Momentum transparansi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor memasuki babak baru. Langkah berani Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap sejumlah proyek strategis APBD tahun 2026 pada 24 Februari lalu, mendapat sambutan hangat dari gedung wakil rakyat.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan komitmen penuh legislatif untuk bersinergi dalam pengawasan anggaran tersebut. Menurutnya, pelibatan KPK sejak dini dalam siklus pembangunan—mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan fisik—merupakan langkah preventif yang sangat cerdas untuk meminimalisir celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“DPRD mendukung 100 persen langkah Bupati. Ini adalah sinyal kuat bahwa Kabupaten Bogor ingin berubah menjadi lebih bersih dan akuntabel. Kami tidak ingin ada lagi proyek yang pengerjaannya asal-asalan karena anggarannya dipotong oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ungkap Sastra Winara. Dengan pengawasan ketat dari KPK dan DPRD, diharapkan setiap rupiah dari pajak rakyat benar-benar mewujud menjadi infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat.
