CIBINONG, BOGOR KABUPATENKU – Alarm keras berbunyi dari Gedung Tegar Beriman. Memasuki triwulan pertama tahun anggaran 2026, DPRD Kabupaten Bogor memberikan rapor merah sementara kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai lambat dalam melakukan penyerapan anggaran.
Pihak legislatif mengkhawatirkan, jika pola kerja dinas-dinas terkait tidak segera dipercepat, proyek-proyek vital seperti perbaikan jalan rusak, pembangunan sekolah, dan fasilitas kesehatan akan kembali mengalami keterlambatan atau molor di akhir tahun.
“Kami sudah memantau data penyerapan. Sangat disayangkan masih ada dinas yang serapannya di bawah target awal tahun. Jangan sampai rakyat dikorbankan karena administrasi yang berbelit,” tegas pimpinan DPRD dalam rapat koordinasi di Cibinong.
Dampak Buruk Bagi Warga
DPRD menekankan bahwa penyerapan anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata pembangunan di lapangan. Keterlambatan tender atau lelang proyek infrastruktur seringkali berakibat pada pengerjaan di musim penghujan, yang kualitasnya dipastikan tidak akan maksimal.
Beberapa titik jalan yang sudah masuk daftar prioritas tahun 2026, seperti di wilayah Bogor Barat dan Timur, terancam baru tersentuh perbaikan di semester kedua jika dinas terkait tidak melakukan percepatan sekarang juga.
Dewan Siap Evaluasi Total
DPRD Kabupaten Bogor berjanji tidak akan segan-segan merekomendasikan evaluasi kinerja kepada Bupati jika ada kepala dinas yang terbukti lalai dan tidak mampu mencapai target serapan anggaran yang telah disepakati.
“Fungsi pengawasan kami akan diperketat. Kami akan panggil SKPD yang rapornya merah. Uang rakyat harus segera kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan,” tambahnya.
