CIBINONG, BOGOR KABUPATENKU – Harapan ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) mendapat dukungan penuh dari DPRD. Legislatif mendesak agar formasi PPPK tahun 2026 lebih memprioritaskan mereka yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor menyatakan bahwa pengabdian para tenaga honorer, terutama guru dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil, harus diapresiasi dengan kepastian status kepegawaian. Dewan meminta BKPSDM untuk melakukan pendataan yang transparan agar tidak ada “titipan” dalam proses seleksi.
“Honorer kita sudah bekerja keras, bahkan ada yang gajinya jauh di bawah UMK. Kami di dewan akan mengawal penganggaran gaji PPPK agar pusat dan daerah sinkron, sehingga semua yang lolos bisa langsung mendapatkan hak-haknya,” tegas pimpinan komisi terkait dalam audiensi bersama perwakilan guru honorer.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen atas penghapusan tenaga honorer yang dicanangkan pemerintah pusat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
(Penulis: Tim Redaksi Bogor Kabupatenku)
