CIBINONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat sinergi dalam mengawal arah kebijakan daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui gelaran Rapat Paripurna yang mengagendakan pembahasan mendalam mengenai skala prioritas pembangunan infrastruktur dan optimalisasi pelayanan masyarakat untuk tahun anggaran 2026.
Pertemuan tertinggi di tingkat legislatif ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi antara fungsi pengawasan dewan dan eksekusi program oleh jajaran eksekutif, demi memastikan setiap alokasi anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan warga Bumi Tegar Beriman.
Fokus Utama: Akselerasi Infrastruktur dan Layanan Publik
Dalam jalannya Rapat Paripurna, pimpinan dan anggota dewan menekankan bahwa postur anggaran belanja daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Terdapat dua sektor krusial yang menjadi poin utama dalam pembahasan jajaran legislatif dan eksekutif:
- Pembangunan Infrastruktur: Mendorong percepatan perbaikan jalan rusak, jembatan penghubung antar-kecamatan, penataan kawasan pusat pemerintahan, serta pembenahan sistem drainase untuk mitigasi banjir di wilayah rawan.
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat: Mengoptimalkan mutu layanan di sektor kesehatan, pemenuhan fasilitas pendidikan yang layak di wilayah afirmasi, serta penguatan infrastruktur digital di tingkat desa/kelurahan.
Sinergi Lintas Sektor untuk Hasil Maksimal
Pembahasan prioritas pembangunan ini didasarkan pada hasil serapan aspirasi masyarakat melalui agenda reses dewan serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). DPRD Kabupaten Bogor mengingatkan agar seluruh perangkat daerah dapat mengelola anggaran secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu guna menghindari penumpukan pengerjaan proyek di akhir tahun.
Melalui kemitraan yang solid antara DPRD dan Pemkab Bogor, penetapan prioritas pembangunan tahun anggaran 2026 ini diharapkan mampu menjadi stimulus kuat bagi pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan baru, serta menghadirkan birokrasi pelayanan yang jauh lebih responsif dan inklusif.
